Pendaftaran 25.000 Beasiswa Digital Talent Scholarship 2019 Dibuka

 

Siaran Pers No. 86/HM/KOMINFO/04/2019

Sabtu, 20 April 2019

Tentang

Pendaftaran 25.000 Beasiswa Digital Talent Scholarship 2019 Dibuka 

Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka pendaftaran bagi calon penerima 25.000 beasiswa program pelatihan Digital Talent Scholarship 2019. Beasiswa itu ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi informasi dan komunikasi. 

Peserta program akan dilatih secara intensif untuk menguasai hardskill dan softskill sesuai dengan peminatan di bidang teknis Artifical Intelligence, Big Data, Cloud Computing, Cyber Security, Internet of Things, dan Machine Learning serta beberapa tema pelatihan lainnya. 

Sebelumnya, di tahun 2018, Kementerian Kominfo telah meluncurkan program yang sama untuk menyiapkan 1.000 talenta yang menguasai keahlian digital guna mendukung visi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi digital terbesar pada tahun 2030. Selain itu,  Program Digital Talent Scholarship ditujukan untuk menyediakan talenta yang dibutuhkan dalam Revolusi Industri 4.0.

Pada tahun ini, Program Digital Talent Scholarship 2019 akan memberikan kesempatan kepada 25.000 peserta untuk mengikuti pelatihan yang dikemas dalam empat akademi. Setiap akademi memiliki kriteria tertentu bagi pesertanya, sebagai berikut: [Informasi bisa diunduh di sini]

1. Fresh Graduate Academy (FGA), yang ditujukan bagi lulusan D3, D4 dan S1 bidang TIK (atau yang terkait), Program ini terbuka bagi penyandang disabilitas;
2. Vocational School Graduate Academy (VSGA), program pelatihan intensif bagi lulusan SMK;
3. Coding Teacher Academy (CTA), yang ditujukan bagi para guru SMK, SMA, Madrasah Aliyah serta SMALB bidang TIK (Terbuka bagi Guru PNS dan Non PNS), dan
4. Online Academy (OA), program pelatihan online bagi masyarakat umum, termasuk ASN, mahasiswa, dan pelaku industri. 

Beasiswa ini dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo berkerja sama dengan 31 perguruan tinggi terkemuka di Indonesia,  23 Politeknik  dan 4 perusahaan teknologi global antara lain AWS, Cisco, Google dan Microsoft.

Kementerian Kominfo juga menyiapkan kegiatan pascapelatihan bagi peserta program. Targetnya untuk mempertemukan keahlian yang dimiliki oleh talenta digital dengan peluang kerja dan usaha di berbagai perusahaan teknologi.

Masa pendaftaran program dimulai tanggal 20 April 2019 hingga 19 Mei 2019.  Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran silakan akses https://digitalent.kominfo.go.id. Informasi lainnya dapat dilihat melalui Instagram @digitalent.kominfo. 

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Pemerintah Akan Buka Data Migas Secara Luas

 Untuk menarik investor minyak dan gas bumi (migas) ke Indonesia, Pemerintah berencana akan menggratiskan raw data migas Indonesia untuk dapat diakses secara luas oleh investor. Pemerintah menjamin pembukaan akses data migas ini tidak akan melepaskan kontrol negara atas data tersebut.

“Negara masih memiliki kewenangan penuh terhadap data migas tersebut,” tegas Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di Jakarta, Kamis (18/04/2019).

Menurut Wamen ESDM itu, Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Menteri yang akan mempermudah investor mengakses data migas secara free, pada sekitar Mei mendatang,  sehingga memungkinkan investor untuk menemukan cadangan migas baru.

“Kita akan mengundang Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mensosialisasikan kebijakan open data yang merupakan bagian dari program besar Big Data ini,” tambah Arcandra.

Kementerian ESDM akan menerapkan skema anggota dan nonanggota untuk kebijakan open data ini dan akan tetap pula melindungi data miliki KKKS yang berlaku empat tahun, enam tahun dan delapan tahun.

“Akses data terbatas bagi yang bukan member, dan bagi yang menjadi member Pemerintah akan memberikan akses data bukan hanya sebatas raw data seismik, namun termasuk juga untuk data olahan maupun data interpretasi,” jelas Arcandra.

Wakil Menteri ESDM itu menolak dengan tegas jika kebijakan ini seperti menjual kedaulatan negara, karena menurut Arcandra data migas ini masih dimiliki negara dan negara masih mempunyai kontrol penuh terhadap data ini.

“Ini bukan menjual kekayaan, data itu masih milik negara, kalau mereka KKKS sudah melakukan analisa dia bisa melakukan apa, tetap saja tidak bisa melakukan apa-apa, tetap saja mereka harus meminta izin untuk eksplorasi, negara tetap mengontrol data itu. Ini kita menjual data atau mencari minyak? Kan kita cari minyak, nah udah kalau gitu datanya kita berikan saja,” tandas Archandra.

Ia menyebutkan, kebijakan open data sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang sudah membuka akses datanya dalam skala tera byte.

“Dahulu jika ingin mengakses data harus membayar terlebih dahulu, sekarang boleh mengakses tanpa membayar silahkan akses data untuk dianalisa nanti kalau sudah dapat baru bayar. Dengan kebijakan ini diharapkan perusahaan akan berlomba-lomba untuk mengolah data itu dengan menggunakan dana mereka sendiri,” pungkas Arcandra.

Kebijakan open data migas ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM 27/2006 mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data migas, data eksplorasi, dan eksploitasi. Dengan kebijakan ini diharapkan investor akan tertarik untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia sehingga dapat ditemukan cadangan-cadangan migas baru. 

Presiden Ajak Terus Gelorakan Semangat Juang Ibu Kartini

Presiden Joko Widodo mengajak para perempuan Indonesia untuk terus menggelorakan semangat juang Ibu Kartini. Ajakan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam menyambut Peringatan Hari Kartini, Minggu (21/04/2019).

“Untuk perempuan-perempuan Indonesia, para ibu bangsa: mari terus menggelorakan semangat juang Ibu Kartini,” tulis Presiden Jokowi melalui akun twitternya @jokowi maupun fan page facebooknya yang diunggahnya beberapa saat lalu.

Semangat dimaksud, menurut Presiden, adalah semangat juang untuk membangun keluarga, masyarakat, bangsa, dan memajukan generasi penerus.

Presiden Jokowi melengkapi ajakannya dengan dengan mengcaption semboyan yang Ibu Kartini, “Habis Gelap Terbitlah Terang .”

Presiden: Hadapi Tantangan Bangsa dengan Optimisme dan Kebanggaan

Sebagai bangsa dan negara besar, Indonesia memiliki sejumlah keunggulan dan kekuatan yang patut kita banggakan. Namun demikian, di balik sebuah bangsa yang besar, terdapat tantangan yang juga besar yang harus dihadapi dengan optimisme, kebanggaan, dan produktivitas.

"Jangan sampai ada yang mengecilkan arti negara ini, apalagi pesimistis. Enggak, kita harus optimistis. Negara ini memerlukan perjalanan besar lewat tahapan-tahapan besar untuk menjadi negara maju. Negara besar pasti tantangannya juga besar," ujar Presiden Joko Widodo di Hotel Sutan Raja, Minahasa Utara, Minggu (31/03/2019).

Dalam acara silaturahmi dengan para peserta Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) X dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) tersebut Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa negara kita sesungguhnya memiliki banyak kekuatan yang menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara besar.

"Bangsa ini bangsa besar. Penduduk kita juga besar. Ekonomi kita, PDB kita, juga besar. GDP kita itu 45 persen dari GDP seluruh 10 negara ASEAN. Ini negara besar. Jangan kita lupa. Kita harus bangga terhadap negara ini," tutur Presiden.

Dijelaskan oleh Kepala Negara, saat ini Indonesia dan juga banyak negara lain bersiap menghadapi perubahan global seiring revolusi industri baru yang sudah di depan mata. Inilah salah satu tantangan besar yang menjadi tugas besar bersama untuk dapat merespons dan memenangkan persaingan di tengah perubahan itu.

"Hati-hati dengan perubahan-perubahan ini. Bagaimana kita cepat menyikapi tanpa kehilangan karakter, kepribadian, dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak bisa lagi mencegah. Tidak bisa lagi kita menghambat," ucap Presiden.

Merdeka Sinyal Dorong Bangkitnya Perekonomiaan Desa

Lahirnya istilah “Merdeka Sinyal” berangkat dari gambar peta sebaran selular pada tahun 2018 lalu, yang menggambarkan lalu lintas sinyal di Indonesia, mulai dari 2G, 3G dan 4G. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah “Tol Langit”.

Hal itu disampaikan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Latif dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) bertajuk "Menuju Indonesia Merdeka Sinyal" di Ruang Serba Guna, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Rabu (10/4/2019).

“Persoalannya, belum 100 persen desa di Indonesia belum mendapat sinyal. Di sinilah istilah Merdeka Sinyal lahir. Komitmen Kominfo, di Indonesia akan Merdeka Sinyal di tahun 2020,” jelas Anang.

Di balik konektivitas, menurut Dirut BAKTI, akan muncul dampak-dampak yang hadir. Akan ada perekonomian digital yang terus berkembang, tele-education, tele-health, dan lainnya, sehingga mampu mendorong perekonomian di desa-desa.

“Inilah komitmen kami (pemerintah). Sehingga, ke depan bukan lagi 2G tapi langsung 4G yang terkoneksi langsung dengan internet. Sehingga sampai di pedesaan di manapun bisa menjual hasil usaha dan pertaniannya melalui online,” ulas Anang.

Hasilnya, lanjut Dirut BAKTI, akan memberikan harapan baru bagi siapapun, meski di daerah terpencil sekalipun. “Sehingga, mereka yang di ujung wilayah masih tetap merasakan bagian dari NKRI. Dari sinilah muncul program Palapa Ring,” ujarnya.

Inti dari Palapa Ring ini, Dirut BAKTI menjelaskan, untuk menghasilkan sinyal yang bukan hanya cepat, tapi ‘ngebut’. Selanjutnya, dari ujung Barat hingga ujung Timur Indonesia infrastruktur komunikasi terkoneksi dengan baik.

“Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan infrastruktur, dengan tidak lagi berhitung untung rugi. Dan, kenapa haris dibangun dengan serat optik, karena sampai sejauh ini menjadi jaringan yang terbaik untuk 4G. Berikutnya akan muncul 5G,” jelas Anang.

Pada 2015, Dirut BAKTI menjelaskan, pemerintah mendapatkan fasilitas dengan tidak perlu mengeluarkan biaya, yang ditanggung pihak swasta. Baru setelah selesai operasi, diserahkan ke pemerintah, selama 15 tahun mengembalikan biaya yang dikeluarkan.

“Jaringan serat optik hanya berhenti di ibukota kabupaten. Masih ada desa yang jauh dari ibukota kabupaten karena tidak bisa ditarik sampai ke sana. Karena itu, masih ada 150.000 yang lokasinya tidak bisa dijangkau dengan kabel. Dari situ, lahirlah konsep satelit multifungsi. Yang jauh terjangkau, akhirnya menggunakan satelit multifungsi,” ungkap Anang.

Kedua project ini, satelit dan palapa ring, menurut Dirut BAKTI, yang kemudian disebut dengan “Tol Langit”. “Diharapkan bisa bermanfaat banyak untuk masyarakat Indonesia di seluruh pelosok negeri,” pungkas Anang.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Direktur Industri Elektronika dan Telematika Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian Janu Suryanto, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Aba Maulaka, dan General Manager of Marketing PT Pasifik Satelit Nusantara Meidiyanto Andwiputro.

Pemerintah Luncurkan Proyek Percontohan Program Satu Juta Nelayan Berbasis Teknologi Digital di Sukabumi

Pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman secara resmi meluncurkan proyek percontohan Program 1 Juta Nelayan Berdaulat di Desa Ciwaru, Kabupaten Sukabumi, Rabu (10-4-2019).

Proyek percontohan ini merupakan tindak lanjut peluncuran Program 1 Juta Nelayan Berdaulat berbasis teknologi digital yang telah diluncurkan oleh Menko Maritim Luhut Pandjaitan pada Hari Senin (8-4-2019) di Jakarta. 

"Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan laut sangat besar. Menurut data UNDP tahun 2017, kekayaan laut kita USD 2,5 Triliun per tahun, tapi kita baru mampu memanfaatkan sebesar 7% saja karena keterbatasan teknologi di bidang Maritim," ujar Menko Luhut saat membuka acara peluncuran bersama warga nelayan Kabupaten Sukabumi di Desa Ciwaru. 

Program 1 juta nelayan berdaulat ini memberikan pelatihan kepada sekitar 1000 orang yang terdiri dari nelayan, ketua rukun nelayan tiap desa/kecamatan, pengurus/petugas koperasi nelayan, petugas TPI, pembina nelayan untuk memanfaatkan sebuah aplikasi digital. Aplikasi tersebut dibuat oleh FishOn, sebuah perusahaan rintisan digital mitra Kemenko Bidang Kemaritiman. 

Aplikasi berbasis android ini memiliki fitur informasi pencurian ikan, pengawetan ikan, penjualan ikan, komunikasi pencatatan hasil tangkapan ikan, panic button untuk permintaan bantuan dalam kondisi darurat, fitur pembayaran elektronik dan fitur belanja kebutuhan sehari hari. Selain itu ada aplikasi penjualan dan manajemen gudang untuk koperasj nelayan, aplikasi lelang ikan online yang menghubungkan TPI, nelayan dan pedagang ikan, serta aplikasi website penjualan e-commerce ikan.

Tak hanya itu, FishOn juga mengembangkan device IoT untuk memberikan layanan internet murah ditengah laut, juga teknologi dari bahan alami yang membuat ikan tidak cepat membusuk dan tetap segar dalam 45 hari. 

Menurut Menko Luhut, dalam era digital dewasa ini, kekuatan informasi yang disampaikan secara cepat dan akurat menjadi sangat penting. "Oleh karena itu pengembangan ekonomi digital di berbagai sektor industri termasuk sektor kemaritiman menjadi sangat penting," tambahnya. 

Tentang program ini, pemerintah menargetkan jumlah peserta minimal 300.000 yang berasal dari 300 kabupaten/kota wilayah pesisir Indonesia hingga akhir tahun 2019. Sementara itu target utama program ini adalah nelayan. 

"Kita akan bikin satu model dulu lalu jika sudah berjalan akan diduplikasikan di tempat-tempat yang lain," jelas Menko Luhut. Dia berharap kelangsungan program ini dapat dibantu oleh program CSR dari perusahaan-perusahaan besar selain Telkom, karena dampaknya akan menaikkan perekonomian para nelayan. "Tugas pemerintah disini adalah membantu apa yang bisa dibantu mempermudah kerja mereka seperti proses perizinan dll," sambungnya. 

Menko Luhut berharap dengan adanya aplikasi ini potensi laut Indonesia bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. "Selama ini kita hanya mengambil ikan tetapi tidak di manage, nah dengan adanya aplikasi ini kami harap para nelayan bisa mengambil ikan dengan maksimal dan mengelolanya dengan baik, Saya optimistis hal ini bisa membantu kita mengelola laut kita," ujarnya.

Dengan program yang merupakan salah satu program unggulan Kemenko Bidang Kemaritiman ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan yang menurut data KKP tahun 2017 turut menyumbang 25% angka kemiskinan nasional. 

Turut hadir dalam peluncuran hari ini Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Sukabumi Marwan Hamami, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Usman Jaelani. Selain bertemu dengan warga nelayan di Desa Ciwaru, Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan juga mengunjungi geopark Ciletuh dan TPI Palangpang.


Biro Informasi dan Hukum
Kemenko Bidang Kemaritiman

Presiden Tetapkan 17 April Jadi Hari Libur Nasional

Presiden Joko Widodo menetapkan hari Rabu, tanggal 17 April 2019, waktu pelaksanaan Pemillihan Umum Serentak Tahun 2019 sebagai hari libur nasional. Penetapan itu dilatari pertimbangan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Hari Libur Nasional (tautan: Salinan Keppres Nomor 10 Tahun 2019).

“Menetapkan hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan umum tahun 2019,” bunyi diktum PERTAMA Keppres Nomor 10 Tahun 2019," sebagaimana tertulis dalam diktum pertama.

Dalam diktum KEDUA disebutkan, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu di Jakarta pada 8 April 2019 itu.