Rabu, 30 Januari 2019

Percepat Akses 4G di Daerah 3T, BAKTI Kominfo Kerja Sama dengan Penyedia Satelit



Siaran Pers No. 21/HM/KOMINFO/01/2019
Rabu, 30 Januari 2019
Tentang
Percepat Akses 4G di Daerah 3T, BAKTI Kominfo Kerja Sama dengan Penyedia Satelit

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempercepat penyediaan akses telekomunikasi dan internet 4G untuk kawasan terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Target Indonesia merdeka sinyal pun akan dapat terwujud lebih cepat.  
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Anang Latif menuturkan, penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi  merupakan upaya menyediakan kapasitas satelit lebih awal sembari menunggu  konstruksi Proyek KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) Satelit Multifungsi.    
"Sembari menunggu penyelesaian Satria (Satelit Indonesia Raya) yang ditargetkan selesai 2020, kita menyediakan akses internet cepat untuk kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan dan pertahanan keamanan dengan kerja sama ini," ungkap Anang Latif dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (30/01/2019).
Proses lelang penyediaan kapasitas Satelit Telekomunikasi yang selesai 16 Januari 2019 lalu, telah menghasilkan 5 (lima) pemenang, yaitu PT Aplikanusa Lintasarta, PT Indo Pratama Teleglobal,  Konsorsium Iforte HTS, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan PT Telekomunikasi Indonesia. 
Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi tersebut, tambah Anang, dimanfaatkan  untuk mendukung program Layanan Akses Internet (BAKTI Aksi) dan layanan backhaul BTS (BAKTI Sinyal). 
Menurut Dirut BAKTI, setiap pemenang lelang akan menyediakan kapasitas satelit sebesar 21 Gbps (Gigabytes per second).  Bahkan dengan penyediaan kapasitas itu, Anang Latif optimistis target merdeka sinyal akan bisa terwujud dengan cepat.
"Penyediaan kapasitas satelit ini turut memperhatikan Service Level Agreement (SLA) yang telah disepakati. Jika melihat karakteristik wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan  terluar) yakni minimnya akses transportasi dan sumber daya listrik, kami optimistis dengan  penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi ini, Indonesia dapat merdeka sinyal dengan cepat," ungkap Anang. 

Bangun Konektivitas, Tingkatkan Perekonomian
Penyediaan akses telekomunikasi dan internet di daerah 3T merupakan upaya mewujdukan amanat Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ketiga. Kementerian Kominfo berupaya membangun dari pinggiran dengan memberikan layanan penyediaan akses telekomunikasi dan internet yang sama di kawasan 3T dengan Pulau Jawa.  
Pemerataan infrastruktur dan layanan telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi  saat ini. "Terdapat lebih kurang 149.400 lokasi yang membutuhkan layanan internet dengan  kapasitas cepat guna mendukung kebutuhan dalam dunia pendidikan, kesehatan, pemerintahan  daerah, pertahanan dan keamanan, serta kesehatan. Ke depan diharapkan akan berlanjut pada pemerataan ekonomi," papar Anang. 
Sejak 2016, BAKTI Kominfo telah melaksanakan program untuk membangun layanan telekomunikasi di wilayah 3T. Sebagian besar dari layanan  Akses Intenet ataupun layanan backhaul BTS sampai saat ini masih menggunakan sambungan  jaringan satelit, hal ini dikarenakan masih banyak daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan  dengan teknologi terrestrial.  
"Dengan penyediaan kapasitas satelit ini, menjadi sebuah tantangan bagi BAKTI dalam memberikan layanan telekomunikasi yang lebih masif untuk mewujudkan konektivitas nasional," tandas Anang. 
Palapa Ring menjadi langkah awal yang diambil BAKTI Kominfo untuk mewujudkan konektivitas  nasional. Dengan adanya Palapa Ring, seluruh Kab/Kota di Indonesia terkoneksi dengan jaringan  serat optik, namun uncuk daerah tingkatan yang lebih kecil seperti kecamatan, kelurahan,  sampai dengan tingkat desa belum sepenuhnya terlayani dengan program ini. 
Secara paralel, BAKTI bekerjasama dengan mitra penyedia VSAT untuk mendistvibusikan kapasitas tersebut sebagai bagian ground segmentnya. Dengan skema ini, diharapkan BAKTI mendapatkan efisiensi  biaya sehingga dapat memberikan layanan telekomunikasi yang lebih masif. 

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Tiga Langkah Strategis Pemerintah-BI Jaga Inflasi



Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat mengambil tiga langkah strategis untuk menjaga tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap berada dalam kisaran 3,5%±1% sesuai sasaran tahun 2019. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi antar pimpinan lembaga dan kementerian yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), di Jakarta, Selasa (29/01/2019).
Rapat tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur BI Perry Warjio, Menkeu Sri Mulyani, Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut BULOG Budi Waseso, dan Kepala BPS Suhariyanto, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
Tiga langkah strategis yang disepakati itu antara lain:
  1. Menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, terutama ditopang pengendalian inflasi volatilefood maksimal di kisaran 4-5%. Strategi ini dilakukan melalui empat kebijakan utama (4K) terkait Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Merujuk pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021, kebijakan ini ditempuh dengan memberikan prioritas kepada Ketersediaan Pasokan dan kelancaran distribusi, yang didukung oleh ekosistem yang lebih kondusif serta ketersediaan data yang akurat.
  2. Memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021 dengan juga menempuh pelaksanaanPeta Jalan Pengendalian Inflasi di tingkat Provinsi; dan
  3. Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi pada bulan Juli 2019 dengan tema “Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif”. Rakornas selanjutnya akanditindaklanjuti oleh Rakorpusda Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Langkah ini diyakini akan memperkuat pengendalian inflasi, dimana pada 2018 inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) juga terkendali pada level 3,13% dan berada dalam kisaran sasarannya, yakni 3,5%±1%.
Positif
Menko Perekonomian Darmin Nasution mennyambut baik kesepakatan itu, dan menilai perkembangan tersebut sangat positif mengingat hal ini merupakan pencapaian sasaran inflasi selama empat tahun berturut-turut.
“Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam mengelola kondisi makroekonomi yang sehat serta kebijakan struktural, termasuk pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang memperbaiki konektivitas dan kelancaran distribusi,” kata Darmin.
Ke depan, lanjut Menko Perekonomian, Pemerintah di tingkat pusat dan daerah serta Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna terus membawa inflasi dalam tren menurun dalam kisaran 3%±1% pada 2020 dan 2021 sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif

Sekarang di Jabar, Program Penyambungan Listrik Gratis Akan Geser ke Jateng dan Jatim

Presiden Jokowi meninjau program penyambungan listrik gratis di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/1) siang. (Foto: JAY/Humas)

Usai melakukan panen raya udang vaname, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaksanaan Program Penyambungan Listrik Gratis, di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/1) siang.
Menurut Presiden, pemerintah menargetkan bisa memasang 4.000 sambungan listrik di Kabupaten Bekasi, dari yang tersambung saat ini 300. Ia menilai, program ini tepat sasaran sebagaimana terlihat dari rumah penerima bisa penerima sambungan listrik gratis.
“Tepat sasaran. Ini kalau sambungan-sambungan listrik semuanya sudah diberikan seperti ini saya kira masyarakat lebih produktif, anak-anak kita juga kalau malam hari bisa belajar dengan tenang,” kata Presiden Jokowi.
Saat ditanya wartawan mengenai pelaksanaan program penyambungan listrik tersebut, Presiden mengakui jika saat ini program tersebut baru berkonsentrasi di Jawa Barat. Namun Presiden memastikan, bahwa program tersebut akan bergerak, menggeser ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Program Penyambungan Listrik Gratis itu, menurut Presiden, sudah dilaksanakan sejak tahun kemarin, karena pemerintah melihat banyak yang membutuhkan.“Bisa membayar bulanannya, tapi untuk sambungan yang satu juta lebih itu nggak bisa, nggak kuat bayar sehingga mereka nggak memiliki sambungan langsung, meteran langsung,” ungkap Presiden.
Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan itu antara lain Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PLN Sofyan Basyir, dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Presiden Jokowi: Program Mekaar Untuk Naikkan Kesejahteraan Ibu-Ibu

Presiden Jokowi berswafoto dengan produk salah satu peserta program Mekaar, di Muara Gembong, Bekasi, Jabar, Rabu (30/1) siang. (Foto: AGUNG/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) diluncurkan untuk menaikkan kesejahteraan warga, terutama ibu-ibu rumah tangga ke tingkat yang lebih atas lagi.
Karena itu, Presiden meminta kepada peserta program Mekaar untuk menjaga kepercayaan yang diberikan melalui pinjaman modal tanpa agunan itu, dengan tiga prinsip, yaitu jujur, disiplin dan kerja keras dalam melaksanakan usaha yang dirintisnya.
“Hati-hati, Ibu-Ibu diberi kepercayaan, pegang yang namanya kepercayaan. Jangan sampai ibu-ibu kehilangan kepercayaan, baik dari program Mekaar dari PNM,maupun dari konsumen kita,” kata Presiden Jokowi saat meninjau pelaksanaan program Mekaar di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/1) siang.
Kalau kita punya barang ngomong kualitas A, lanjut Presiden,  ya. Jangan ngomong kualitas A nanti keluarnya B. Ia mengingatkan, bahwa Ibu-Ibu dipercaya dapat Rp2juta, Rp3 juta itu tanpa agunan.“Artinya, sekali lagi ibu-ibu ini dipercaya. Menjadi orang yang dipercaya itu tidak mudah. Sehingga sekali lagi saya minta disiplin mengangsurnya, mencicilnya, kerja keras terus pertahankan yang namanya kejujuran kita,” tutur Kepala Negara.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengemukakan, dulu dirinya memulai usaha juga dengan sebuah usaha yang sangat-sangat kecil sekali, kerjanya dari subuh sampai tengah malam, sampai kurus.
“Jangan dipikir saya tidak mengalami, saya mengalami. Dari usaha yang super mikro kemudian naik lagi ke tingkat yang lebih atas mikro, naik lagi ke usaha kecil,” ujar Presiden.
Untuk itu Kepala Negara berharap, Ibu-Ibu peserta program Mekar yang dapat pinjaman  Rp2 juta naik Rp3 juta, naik Rp4 juta, naik lagi Rp6 juta.
Kalau sudah Rp6 ke Rp10 juta nanti, lanjut Kepala Negara, pindah kelas naik ke Kredit Usaha Rakyat (KUR), ke bank, ke BRI bisa ke BTN bisa, ke BNI bisa,ke Mandiri bisa.
“Naik kelas, bisa Rp10 juta, bisa Rp25 juta bisa Rp500 juta, kalau misalnya semakin gede ya tambah enggak apa-apa. Yang paling penting disiplin, jujur dan mencicil,” tutur Kepala Negara.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Prikanan Susi Pudjiastuti, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Menkeu: Sistem Keuangan Indonesia Stabil dan Aman

Menkeu Sri Mulyani didampingi Gubernur BI, Ketua OJK, dan Ketua DK LPS menyampaikan hasil rapat berkala kepada pers, di Gedung Juanda, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (29/1) siang. (Foto: Humas Kemenkeu)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri  Mulyani Indrawati selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keungan (KSSK) menyatakan bahwa meskipun kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, kondisi sistem keuangan Indonesia masih stabil dan aman.
“Keseluruhan aspek yang dilihat oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan menunjukkan sistem keuangan kita dalam kondisi normal dan berjalan baik,” kata  Menkeu kepada wartawan usai memimpin Rapat Berkala KSSK, di Lobby Gedung Djuanda I, Komplek Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (29/1) Siang.
Menkeu yang didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mengatakan, penerimaan negara secara keseluruhan untuk tahun 2018 berhasil melampaui target digunakan untuk menjaga stabilitas, memperbaiki distribusi serta mengakselerasi alokasi sehingga pertumbuhan perekonomian dalam rangka penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dari sisi kebijakan fiskal tahun 2018 kita tutup dengan sangat baik. Penerimaan negara mencapai 102,5% dengan pertumbuhan penerimaan perpajakan adalah sebesar 16,5% dan penerimaan negara bukan pajak meningkat 30,8%,” ungkap Menkeu.Untuk itu, lanjut Menkeu, KKSK  akan terus menjaga agar kebijakan fiskal tetap berfungsi untuk bisa menjaga stabilitas, memperbaiki distribusi serta mengakselerasi alokasi sehingga pertumbuhan perekonomian bisa makin terjaga dan penurunan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa terus ditingkatkan.
Dari sisi belanja tahun 2018 yang makin tumbuh serta defisit APBN 2018 yang jauh lebih kecil dari tahun 2017, Menkeu Sri Mulyani menegaskan, Pemerintah percaya diri perekonomian telah dikelola dengan lebih baik dari periode sebelumnya.
“Kita melihat dari sisi belanja negara (tahun 2018) yang tereksekusi secara baik yaitu pertumbuhannya 9,7% dari tahun lalu (2017) dimana belanja dari Pemerintah Pusat naik 14,2% dan belanja transfer ke daerah naik 2,1%,” jelas Menkeu.
Dengan defisit APBN 2018 yang jauh lebih kecil dari yang diundangkan yaitu sebesar 1,76% terhadap GDP atau lebih kecil dari 2,19% yang ada di dalam Undang-undang APBN, KKSK optimistis akan mampu untuk terus menjagaconfident terhadap perekonomian nasional terutama tahun 2018 di tengah gejolak global.
Lebih jauh, Menkeu menegaskan APBN yang sehat dan kuat dapat dilihat pula antara lain dari sisi keseimbangan primer. Tahun 2018, defisit keseimbangan primer Indonesia jauh lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan fungsi pembiayaan dan defisit financing bisa dikelola dengan baik.
“Kita juga melihat kekuatan dan kesehatan APBN dilihat primary balance kita yang tahun 2018 ditutup hanya dengan Rp1,8 triliun defisit. Ini sangat berbeda jauh dengan tahun lalu dimana primary balance mencapai Rp124,4 triliun. Menggambarkan APBN yang sangat sehat,” tegas Menkeu.
Dengan gambaran kinerja tahun 2018 tersebut, Menkeu memastikan, Pemerintah bersama-sama dengan seluruhstakeholders terkait seperti BI, OJK dan LPS akan terus bersinergi dan bekerja sama dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan perekonomian Indonesia tahun 2019.

Selasa, 22 Januari 2019

Pemerintah Siapkan Rp975 Miliar, Presiden Jokowi Minta Nelayan Manfaatkan Bank Mikro

Presiden Jokowi bersama Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan bersama perwakilan nelayan di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1) siang. (Foto: Rahmat/Hums)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para nelayan agar memanfaatkan bank mikro nelayan untuk modal kerja, untuk modal investasi. Pemerintah menargetkan bisa menyalurkan Rp975 miliar untuk bank mikro nelayan, namun sejauh ini yang tersalur baru Rp132 miliar.

“Jadi masih jauh sekali. Tolong ini dimanfaatkan. Tapi ya kalau sudah ngambil ya ngangsur, nyicil. Harus itu,” kata Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan sekitar 300 nelayan dari  seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1) siang. Para nelayan itu termasuk pembudi daya ikan, pengolah ikan, pedagang, pembuat jaring ikan, dan unsur nelayan lainnya.

Menurut Kepala Negara, bunga yang ada di bank mikro nelayan ini juga sangat kompetitif, hanya 3%, jumlah yang kecil sekali. “Jadi manfaatkanlah bank mikro nelayan ini sebaik-baiknya. Tapi gunakan untuk usaha, gunakan untuk modal kerja, gunakan untuk mudah investasi, gunakan. Ini memang disiapkan untuk para nelayan. Bunganya sangat murah sekali, 3%, murah sekali,” ujarnya.

Namun Kepala Negara mengingatkan, kalau pinjam misalnya Rp300 juta, yang  Rp150 juta jangan untuk beli mobil. Atau dapat Rp30 juta, Rp15 juta untuk beli motor.  “Hati-hati yang namanya pinjam itu hati-hati. Ada konsekuensi untuk mengangsur, untuk mencicil,” tuturnya.

Presiden juga menyampaikan, bahwa pemerintah akan mengembangkan bank mikro ini supaya semakin gede.  Yang di pesantren itu punya bank wakaf mikro. Nelayan punya bank mikro nelayan.

“Gunakan. Sangat sayang kalau ini tidak dimanfaatkan,” tegas Presiden seraya menambahkan, apalagi untuk budidaya mestinya ini bisa digunakan, karena kalau 3% ya murah banget .Juga untuk industri-industri, pengolah ikan, pedagang-pedagang yang ada, Presiden Jokowi mengimbau agar memanfaatkan bank mikro nelayan itu.

Asuransi Nelayan
“Bapak ibu ini berada pada pekerjaan yang memiliki resiko yang tinggi. Apalagi sekarang yang namanya cuaca itu tidak bisa dihitung, enggak bisa diprediksi,” ucap Presiden.Mengenai asuransi nelayan sebagaimana disampaikan perwakilan nelayan Iin Rohimin, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk ditingkatkan terus, tambah terus. Agar yang dapat asuransi itu semakin banyak.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa sejak 2014 pemerintah sudah menenggelamkan 488 kapal yang terlibat pencurian ikan atau illegal fishing. Untuk itu, Presiden berharap produksi ikan tangkap para nelayan juga bisa naik.
“Dari angka-angka yang kita dapatkan ya memang naik, tapi mestinya bisa naik drastis karena 7.000 kapal ilegal yang biasanya lalu lalang di seluruh perairan kita ini, sekarang sudah betul-betul dapat dihilangkan, dikurangi sangat banyak sekali,” ujar Presiden.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

Soal Baasyir, Presiden Jokowi: Syaratnya Harus Dipenuhi, Setia Pada NKRI dan Pancasila

Presiden Jokowi menjawab wartawan soal Abu Bakar Baasyir, di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1) siang. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan tentang pertimbangan aspek kemanusiaan untuk Ustaz Abu Bakar Baasyir. Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya tidak akan bertindak dengan menyalahi prosedur hukum dalam proses yang dilakukan soal Ustaz Abu Bakar Baasyir.
“Ustaz Abu Bakar Baasyir sudah sepuh dan kesehatannya sering terganggu. Ya bayangkan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sakit-sakitan seperti itu. Itulah (sebelumnya) yang saya sampaikan secara kemanusiaan,” kata Presiden Jokowi usai bersilaturahmi dengan sekitar 300 nelayan dari  seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1) siang.
Meski demikian, Presiden menegaskan dalam prosesnya, terdapat aspek lain yang harus tetap ditaati, yaitu prosedur hukum yang sesuai dengan perundang-undangan.
“Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Syaratnya itu harus dipenuhi. Contohnya setia pada NKRI, setia pada Pancasila. Itu sangat prinsip sekali,” ujar Presiden.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pembebasan bersyarat Ustaz Abu Bakar Baasyir saat ini tengah dikaji oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. Untuk  sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, Presiden menyerahkan kepada Ustaz Abu Bakar Baasyir.
“Ini ada sistem dan mekanisme hukum yang harus kita tempuh. Saya disuruh menabrak (sistem) kan enggak bisa. Apalagi sekali lagi ini sesuatu (persyaratan) yang basic, setia NKRI, setia Pancasila. Itu basic sekali,” tandasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, pemerintah masih melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif terkait permintaan pembebasan narapidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba’asyir.
Ia menyebutkan, sejak tahun 2017, keluarga Abu Bakar Ba’asyir telah mengajukan permintaan pembebasan karena pertimbangan lanjut usia dan kesehatan yang semakin menurun. Dan, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut.
“Namun tentunya masih perlu dipertimbangan dari aspek-aspek lainnya seperti aspek Ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” kata Wiranto dalam keterangan pada media di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (21/1) sore.Abu Bakar Ba’asyir sendiri divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011. Pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk membiayai tindak pidana terorisme.

Menkominfo: Pembatasan ‘Forward’ WhatssApp Agar Hoaks Tidak Jadi Viral

Menkominfo Rudiantara bersama VP Public Policy & Communications WhatsApp, Victoria Grand, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (21/1) sore. (Foto: Humas Kememnkominfo)
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengemukakan, pembatasan pesan terusan atau forward melalui media sosial khususnya WhatsApp (WA) yang berlaku mulai Selasa (21/1) siang ini, ditujukan untuk membatasi agar konten negatif terutama hoaks tidak menjadi viral.
“Saya sendiri, sejak September tahun lalu sudah bicara dengan WhatsApp. Juga dengan pemimpin dari lima negara di dunia. Jadi bukan hanya Indonesia, kita membahas bagaimana melakukan pembatasan penyebaran chat ke pengguna lain (limitation number of WhatsApp message share),” kata Rudiantara Rudiantara usai bertemu dengan VP Public Policy & Communications WhatsApp, Victoria Grand, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (21/1) sore.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, setelah melalui beberapa kali diskusi dengan penyedia platform aplikasi WhatssApp sejak September 2017, Kementerian Kominfo mendapatkan kepastian untuk fitur pembatasan pesan terusan (forward message) pesan maksimal ke lima pengguna lain.
“Mulai Senin tanggal 21 Januari siang waktu Los Angeles atau 22 Januari Waktu Indonesia Barat, WhatsApp akan membatasi forward hanya maksimal lima,” ungkap Rudiantara.Menurut Menkominfo, pihak WhatsApp memiliki perhatian yang sama untuk menangkal penyebaran berita hoak itu. Sehingga sejak tahun lalu mereka mengembangkan fitur agar bisa membatasi penyebaran pesan yang negative, dan selama dua bulan terakhir, WhatsApp telah melakukan tes versi beta.
“Mohon maaf, sebelumnya kami tidak bicara ke teman-teman karena belum tahu hasilnya dan dua bulan terakhir digunakan waktunya untuk melakukan beta test. Sekarang alhamdulillah sudah selesai beta test-nya. Saya sendiri belum coba karena akan berlaku efektif Selasa,” ujar Rudiantara.
Tidak Menjamin
Menkominfo Rudiantara menjelaskan modus penyebaran hoaks menggunakan media sosial dan aplikasi pesan instan. “Modus penyebaran hoaks menggunakan media sosial, posting dulu di Facebook (FB), kemudian diviralkan melalui WA. Kemudian akun FB yang posting tadi dihapus. Ini yang kita perhatikan number of virality,” papar Rudiantara.
Meskipun demikian, Rudiantara mengakui fitur ini tidak bisa menjamin 100% hoaks tidak akan tersebar. “Tugas kita adalah mitigasi risiko. Bagaimana menekan penyebaran, membuat angkanya serendah mungkin,” jelasnya.
Di awal perbincangan dengan pekerja media, Menteri Rudiantara menyatakan pemerintah sebenarnya tidak akan membatasi pesan terusan. “Forward tidak terbatas boleh untuk konten positif bukan hoaks. Kita support unlimited forward dengan konten positif,” ungkapnya.Namun, pembatasan diperlukan karena ditemukan platform aplikasi WhatsApp ternyata digunakan untuk menyebarkan konten hoaks dan konten negatif lainnya.  “Kalau berkaitan dengan konten negatif atau hoaks akan kita batasi,” tandas Rudiantara.
VP Public Policy & Communications WhatsApp, Victoria Grand menyatakan aplikasi pesan instan WhatsApp disediakan untuk melayani penggunaan one to one.  “Berdasar riset dan diskusi dengan beberapa pemimpin dunia, kami menemukan angka pembatasan lima itu yang paling ideal untuk menghindari penyebaran hoaks,” ungkapnya.

BMKG Imbau Masyarakat Waspada Puncak Musim Hujan 2019



Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melanjutkan imbauan yang telah dikeluarkan sebelumnya tanggal 16 Januari 2019, agar masyarakat tetap waspada dan siaga dalam menghadapi periode puncak musim hujan 2019.
“Khususnya akan dampak dari curah hujan tinggi yang akan memicu Bencana Hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan angin kencang yang meningkat pada akhir Januari 2019,” kata Deputi Bidang Metereologi BMKG, Mulyono R. Prabowo, dalam siaran persnya Selasa (22/01/2019) siang.
Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer pada hari ini, menurut Deputi Bidang Metereologi BMKG itu, terpantau masih terdapat aliran massa udara basah dari Samudera Hindia yang masuk ke wilayah Jawa, kalimantan, Bali, NTB hingga NTT. Bersamaan dengan itu, masih kuatnya Monsun Dingin Asia beserta hangatnya Suhu Muka Laut di wilayah perairan Indonesia menyebabkan tingkat penguapan dan pertumbuhan awan cukup tinggi.
Dari pantauan pergerakan angin, BMKG mendeteksi adanya daerah pertemuan angin yang konsisten dalam beberapa hari terakhir memanjang dari wilayah Sumatera bagia Selatan, Laut Jawa, Jawa Timur, Bali, hingga NTB dan NTT.
Secara khusus, BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) di Jakarta tengah memonitor adanya tiga bibit badai tropis di dekat wilayah Indonesia. “Salah satu bibit siklon yang saat ini berada di Laut Timor ( 94S) berpotensi meningkat menjadi siklon tropis dalam 3 hari ke depan dan mengakibatkan potensi cuaca ekstrem berupa angin kencang yang dapat mencapai diatas 25 knot terjadi di wilayah Indonesia seperti Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung,  Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan,” jelas Mulyono.
Deputi Bidang Metereologi BMKG itu menyampaikan secara rinci wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 23 – 26 Januari 2019, antara lain: 1. Aceh; 2. Lampung; 3. Banten; 4. DKI Jakarta; 5. Jawa Barat; 6. Jawa Tengah; 7. DI Yogyakarta; 8. Jawa Timur; 9. Bali; 10. NTB; 11. NTT; 12. Kalimantan Utara; 13. Sulawesi Selatan; 14. Sulawesi Tenggara; 15. Papua Barat; dan 16, Papua.
Sedangkan Wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 27 – 30 Januari  2019, antara lain: 1. Sumatera Selatan; 2. Bangka Belitung; 3. Bengkulu; 4. Lampung; 5. Banten; 6. DKI Jakarta; 7. Jawa Barat; 8. Jawa Tengah; 9. DI Yogyakarta; 10. Jawa Timur; 11. Bali; 12. NTB; 13. NTT; 14. Kalimantan Timur; 15. Kalimantan Utara; 16. Sulawesi Selatan; 17. Sulawesi Tenggara; 18. Maluku; 19. Papua Barat; dan 20. Papua.
Gelombang Tinggi
Tidak hanya hujan lebat, menurut Deputi Metereologi BMKG Mulyono R. Prabowo, masyarakat nelayan dan pesisir juga perlu mewaspadai potensi gelombang tinggi 2.5 hingga 4.0 meter yang diperkirakan terjadi di Perairan Barat P. Simeulue Hingga Kep. Mentawai, Perairan P. Enggano Hingga Barat Lampung, Selat Sunda bagian Selatan, Perairan Selatan Banten Hingga Jawa Tengah, Samudra Hindia Barat Sumatra Hingga Jawa Tengah, Perairan Utara Kep. Anambas dan Laut Natuna, Laut Jawa bagian Tengah, Laut Bali, Perairan Selatan Baubau – Kep. Wakatobi, Laut Banda bagian Selatan, Perairan Kep. Sermata – Kep. Babar, Laut Arafuru bagian Barat.
Sedangkan potensi gelombang tinggi 4.0 hingga 6.0 meter diperkirakan terjadi di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara, Perairan Utara Kep. Natuna, Laut Jawa Bagian Timur Hingga Laut Sumbawa, Selat Makassar Bagian Selatan, Perairan Selatan Jawa Timur Hingga P. Rote, Selat Bali – Selat, Lombok – Selat Alas Bagian Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur Hingga NTT, Perairan Utara Flores, Perairan Kep. Sabalana – Kep. Selayar, Laut Flores, Laut Sawu dan Laut Timor Selatan NTT.
“Masyarakat dihimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari curah hujan tinggi dan angin kencang yang akan terjadi pada akhir Januari 2019 ini,” kata Mulyono seraya menambahkan, dampak dimaksud meliputi  potensi banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin. 

Tahun 2018, Kominfo Terima 733 Aduan Konten Hoaks yang disebar Via WhatsApp



Siaran Pers No. 17/HM/KOMINFO/01/2019
Selasa, 22 Januari 2019
Tentang
Tahun 2018, Kominfo Terima 733 Aduan Konten Hoaks yang disebar Via WhatsApp 
Sejak Agustus 2018 sampai 21 Januari 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima laporan konten hoaks yang disebarkan melalui aplikasi pesan instan WhatsApp sebanyak 43 konten hoaks. Berdasarkan rekapitulasi tahunan, Kementerian Kominfo paling banyak menerima aduan konten hoaks sebanyak 733 laporan di Tahun 2018.
Sesuai hasil pemantauan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika laporan terbanyak terjadi pada bulan Oktober 2018, yakni sebanyak 16 konten hoaks yang disebarkan melalui platform WhatsApp. 
Pada bulan Agustus 2018 terdapat laporan 2 konten hoaks, September 2018 ada 5 konten hoaks, November 2018 sebanyak 8 laporan konten dan Desember 2018 sebanyak 10 laporan konten hoaks. Sementara sampai pada 21 Januari 2019 terdapat 2 laporan konten hoaks yang disebarkan melalui WhatsApp.Rekapitulasi laporan per tahun
Pengelolaan pengaduan konten negatif yang disebarkan melalui aplikasi pesan instan sudah dilakukan oleh Kementerian Kominfo sejak tahun 2016. Di tahun 2016 terdapat 14 aduan konten, dimana konten terbanyak yang dilaporkan adalah konten yang termasuk kategori separatisme dan organisasi yang berbahaya.
Pada tahun 2017, jumlah aduan meningkat menjadi 281 aduan. Adapun konten terbanyak dilaporkan adalah konten penipuan sebanyak 79 laporan.
Sementara di tahun 2018, sebanyak 1440 laporan yang berkaitan dengan konten negatif. Terbanyak kategori laporan adalah konten yang meresahkan atau hoaks yaitu sebanyak 733 laporan.Modus Viral
Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan perhatian pemerintah dalam menekan angka penyebaran hoaks. Meskipun tidak bisa menjamin 100% hoaks tidak akan tersebar. 
"Tugas kita adalah mitigasi risiko. Bagaimana menekan penyebaran, membuat angkanya serendah mungkin," ungkap Rudiantara usai bertemu dengan  VP Public Policy & Communications WhatsApp, Victoria Grand di Kantor Kementerian Kominfo, Senin (21/01/2018) sore. 
Menteri Rudiantara menjelaskan modus penyebaran hoaks menggunakan media sosial dan aplikasi pesan instan. "Modus penyebaran hoaks menggunakan media sosial, posting dulu di FB, kemudian diviralkan melalui WA. Kemudian akun FB yang posting tadi dihapus. Ini yang kita perhatikan number of virality," papar Rudiantara.
Oleh karena itu, Menteri Kominfo mengapresiasi kebijakan pembatasan meneruskan (forward) pesan hanya sampai lima kali dalam chat secara personal maupun komunikasi grup WhatsApp.
"Pembatasan itu membantu meminimalisir konten negatif dan hoaks. Batasan jumlah forward bertujuan amat baik untuk mengurangi potensi viralnya hoaks," ungkap Rudiantara.

Senin, 21 Januari 2019

Manfaat Tak Terduga Diet Air Putih Hangat di Pagi Hari

Manfaat Tak Terduga Diet Air Putih Hangat  di Pagi Hari

Diet air putih hangat setiap pagi sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Menurut homefitnesslife, studi menunjukkan bahwa minum air putih hangat setiap pagi dapat mempercepat penurunan berat badan.
Secangkir air panas atau hangat (tidak lebih dari 50 derajat Celcius) sebelum atau sesudah makan.
Air putih hangat akan meningkatkan pencernaan dengan memecah molekul lemak dalam makanan dan menghangatkan saluran usus, sehingga mengurangi konstipasi.
Dilansir dari lifehack, berikut manfaat tak terduga jika mengonsumsi air hangat setiap pagi.
1. Mencegah Penuaan Dini
Tidak ada yang ingin mempunyai usia yang prematur. Namun, racun dalam tubuh dapat menyebabkan penuaan yang lebih cepat dari kenyataan. Ketika tubuh menumpuk racun, maka itu akan menjadi lebih rentan terhadap penyakit.
Air putih hangat dapat membantu membersihkan tubuh dari racun. Selain itu dapat membantu memperbaiki sel-sel kulit yang dapat menyebabkan peningkatan pada elastisitas kulit.
2. Meringankan Rasa Sakit
Obat paling alami dan ampuh untuk mengurangi rasa sakit dari kram saat menstruasi adalah air putih hangat. Air hangat dapat melemaskan otot-otot perut dan membantu meringankan nyeri haid.
Selain itu, air hangat merupakan obat yang efektif untuk semua jenis kram karena meningkatkan sirkulasi kapiler dan membantu mengendurkan otot-otot di dalam tubuh.
3. Memperbaiki Pencernaan
Minum segelas air hangat di pagi hari dapat merangsang sistem pencernaan dan membantu tubuh untuk lebih mencerna dengan baik dan menghilangkan makanan.
Minum air dingin setelah makan dapat menjadi kontraproduktif. Hal ini disebabkan karena air dingin setelah makan justru akan memadatkan minyak dan lemak.
Hal itu membuat pencernaan lebih sulit. Maka dari itu, sebaiknya menggantu segelas air dingin dengan air hangat.
4. Membantu Menurunkan Berat Badan.
Diet dengan meminum air putih hangat setiap pagi sangatlah terbukti. Air hangat akan meningkatkan suhu tubuh, yang nanti pada gilirannya akan meningkatkan metabolisme pada tubuh.
Peningkatan aktivitas metabolik memberi tubuh kemampuan untuk membakar lebih banyak kalori sepanjang hari.
Tak hanya air putih biasa, segelas air putih hangat dengan lemon akan membantu tubuh memecah jaringan lemak tubuh. Air putih hangat dan lemon juga akan mengontrol keinginan makan, karena lemon mengandung serat pektin. 
Itulah ragam manfaat minum air putih hangat di pagi hari untuk kesehatan tubuh. Masih ragu untuk membiasakan diet air putih hangat?

Kamis, 17 Januari 2019

Langgar Aturan, Puluhan Juta Video dan Komentar di Youtube Berhasil Dihapus

Langgar Aturan, Puluhan Juta Video dan Komentar di Youtube Berhasil Dihapus

Youtube sebagai salah satu penyedia streaming video terbesar di dunia memang sangat berpotensi menyimpan konten-konten berbahaya didalamnya.
Hal tersebut bisa saja berdampak buruk bagi penontonnya. Mulai dari konten porno, kekerasan, kebencian, bahkan aksi kriminal semua bisa ditemukan di Youtube.Melalui laporan kwartal ini, YouTube memperlihatkan betapa efektifnya usahanya untuk membasmi video yang mengandung konten berbahaya.
Video yang dianggap oleh Youtube melanggar aturan akan langsung dihapus tanpa kompromi, bahkan ketika video itu belum sempat ditonton sama sekali.
Menurut informasi yang diberikan oleh pihak Youtube, antara Juli dan September saja sudah banyak sekali yang berhasil dihapus.
7,8 juta video, hampir 1,7 juta channel, dan juga lebih dari 224 juta komentar.
Konten yang dihapus tersebut semuanya mengandung jenis pelanggaran, mulai dari kekerasan, spam, mengandung unsur rasis, kekerasan terhadap anak, porno, dan masih banyak lagi.
Youtube mengungkapkan konten-konten yang melanggar aturan dan akan dihapus oleh Youtube diperkirakan akan terus bertambah.
Hal itu mengingat memang Youtube merupakan salah satu penyedia streaming video terbesar di dunia, dan semua orang di dunia ini bisa dengan mudah mengakses video-video yang ada di YouTube.

Luncurkan Fitur Baru WhatsApp Kembali Jadi Perbincangan

Luncurkan Fitur Baru WhatsApp Kembali Jadi Perbincangan

Bukan aplikasi WhatsApp namanya jika tidak meluncurkan fitur-fitur baru. Belum lama ini WhatsApp kembali meluncurkan fitur teranyarnya.
Picture in Picture (PIP), fitur ini sendiri berguna untuk memudahkan para penggunanya melihat video dari link platform lain yang dikirimkan oleh teman.
Seperti dilansir dari laman Indian Express, fitur ini bisa langsung membuat pengguna WhatsApp melihat Youtube, Instagram, maupun Facebook secara langsung.
Video tersebut akan terputar pada sebuah layar kecil sehingga pengguna bisa menonton video tersebut sambil chatting.
Cara ini memang sangat memudahkan pengguna ketika ingin berbagi referensi video kepada pengguna lain.
Baru saja diluncurkan fitur ini memang sangat memudahkan para penggunanya.

Pendapatan Kamu Bakal Membengkak setelah Memanfaatkan 5 Situs Ini

Pendapatan Kamu Bakal Membengkak setelah Memanfaatkan 5 Situs Ini

Memiliki gaji pas-pasan namun pengeluaran lebih besar memang buat pusing. Jangankan untuk hanya sekedar makan diluar, menabung pun terkadang tidak bisa.
Namun kini kalian jangan khawatir, situs-situs berikut ini mampu membuat pendapatan kamu bakal membengkak. Memang apa saja sih? Simak nih.
1. Freelancer
Freelancer
Freelancer
Situs ini sendiri pertama kali dibuat di negara Australia namun jangan khawatir karena situs ini sudah bisa diakses di Indonesia.
Dalam situs ini kalian akan menemukan banyak sekali proyek, baik itu dari luar negeri maupun dari Indonesia sendiri. Untuk menjadi anggota dalam Freelancer ini kalian bisa memilih.
Yakni ada dua pilihan mau itu yang berbayar atau bisa juga dengan yang gratis.
2. Sribulancer
Sribulancer
Sribulancer
Tidak jauh berbeda dengan Freelancer, situs Sribulancer juga menjadi saingan terberatn di Indonesia. Karena memang situs ini merupakan situs lokal.
Pekerjaan yang bisa kamu dapatkan pun cukup banyak di Indonesia. Lebihnya untuk menjadi anggota di Sribulancer ini kalian tidak dikenakan biaya apapun.
3. Gobann
Gobann
Gobann
Situs ini cukup unik karena semua jasa yang ditawarkan dihargai Rp 50,000. Hebatnya, situs ini sudah diulas di berbagai media masa dengan respon yang positif.
4. Projects
Projects
Projects
Serupa dengan Sribulancer yang juga dibuat oleh desainer lokal, Projects memiliki keunggulan lain karena melayani jual-beli produk digital.
Selain itu penawaran harga juga berlangsung tertutup antara pekerja dan pemberi kerja.
5. Ruangguru.com
Ruang Guru
Ruang Guru
Situs ini memang sangat berpeluang besar bagi para guru di Indonesia. Tetapi bukan hanya guru saja, kemampuan fotografi, melukis, dan keterampilan lain bisa berekspresi di situs in

B20 Bikin Hemat Impor Solar Hingga USD 937,84 Juta

Ilustrasi

Kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa biodiesel sebesar 20 persen (B20) ke dalam BBM memberikan dampak positif terhadap penghematan devisa negara dari impor solar.Kebijakan massif untuk berbagai sektor tersebut mampu menghemat sebesar USD 937,84 juta atau setara Rp 13,2 miliar sejak September 2018.
Padahal, kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto, kebijakan tersebut baru berjalan selama empat bulan.
Lebih lanjut, Djoko menyebutkan, penyaluran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Biodiesel selama 2018 sudah mencapai 1,67 juta kilo liter (KL).
“Penyaluran FAME sebesar 1,67 juta KL,” ujarnya, dilansir JawaPos.
Di samping kebijakan B20, konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG) juga diterapkan Pemerintah sebagai upaya diversifikasi energi.
Total sebanyak 6,55 juta Metrik Ton (MT) LPG bersubsidi dan 0,99 juta MT LPG Non-Subsidi disalurkan sepanjang tahun 2018 ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO.
Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp 29,31 triliun (unaudited).
Dalam laporan kinerja 2018 Kementerian ESDM, tercatat realisasi penjualan BBM mencapai 67,35 juta KL terdiri dari 16,12 juta KL BBM Bersubsidi (Solar, Minyak Tanah dan Premium) serta BBM Non-Subsidi sebesar 51,23 juta KL.Penjualan tersebut disalurkan ke 6.902 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan milik Pertamina dan PT AKR Corporindo.
Khusus untuk BBM bersubsidi, angka realisasi tersebut hampir mendekati dari total kouta yang dialokasikan dalam APBN 2018, yaitu sebesar 16,23 juta KL.
Hal ini tak lepas dari adanya kewajiban bagi badan usaha untuk penyaluran dan pendistribusian Premium di Jawa, Madura dan Bali melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang diteken pada 23 Maret 2018.
Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, Pemerintah akan mengevaluasi penurunan harga jenis BBM tersebut sebulan sekali.