Jokowi Akan Tingkatkan Dana untuk Masyarakat Miskin Jelang Pilpres 2019

Jelang Pilpres 2019, calon petahana Presiden Jokowi akan menggandakan dana bantuan masyarakat miskin. Dana tersebut akan diberikan dalam empat tahap, di mana dua tahap pertama dilaksanakan pada bulan Januari dan April, sebulan lebih cepat dibandingkan dengan jadwal tahun ini. Keputusan Jokowi untuk mengedepankan kebijakan yang akan mempertahankan kebijakannya ini dirasa wajar.

Presiden Indonesia Joko Widodo akan menggandakan dana bantuan untuk masyarakat miskin tahun depan, menjelang pemilihan umum pada bulan April.

Bantuan bersyarat tersebut—yang dikenal sebagai PKH (Program Keluarga Harapan) dan ditujukan untuk 10 juta keluarga—akan menelan biaya setidaknya 38 triliun rupiah ($2,6 miliar) pada tahun 2019 dari sekitar 19 triliun rupiah tahun ini, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kepada para wartawan di Jakarta pada Selasa (11/12).

Dana tersebut akan diberikan dalam empat tahap, di mana dua tahap pertama dilaksanakan pada bulan Januari dan April, sebulan lebih cepat dibandingkan dengan jadwal tahun ini.

“Kami ingin keluarga miskin mendapatkan manfaat yang lebih besar dan bantuan lebih cepat,” kata Kartasasmita, dan menambahkan bahwa program itu tidak ada hubungannya dengan pemilu mendatang. “Apakah dalam tahun politik atau tidak, PKH memang memiliki peran besar dalam pengentasan kemiskinan.”

Joko Widodo—yang dikenal sebagai Jokowi—akan maju melawan mantan pasukan khusus Prabowo Subianto yang ia kalahkan pada tahun 2014. Jokowi telah memerintahkan para pembangun untuk menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur di pulau-pulau utama di Jawa dan Sumatra sebelum hari pemungutan suara, dan telah berjanji untuk mempertahankan harga listrik dan mensubsidi bahan bakar hingga akhir tahun 2019.

Sangat wajar bagi Jokowi untuk mengadvokasi kebijakan untuk mempertahankan popularitasnya, sementara juga memenuhi target pembangunan di tahun terakhirnya menjabat, kata Juniman, kepala ekonom di PT Bank Maybank Indonesia di Jakarta.

“Jadi, apakah itu hanya untuk tujuan pemilu atau juga untuk mendorong pembangunan yang adil di seluruh negeri? Saya kira keduanya,” katanya.

RINCIAN KUNCI

• Bantuan bersyarat tersebut dapat berkisar dari 550.000 rupiah hingga sekitar 4 juta rupiah per tahun, tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan anak dan apakah sang ibu hamil.
• Saat ini, setiap keluarga menerima 1,89 juta rupiah per tahun dari program bantuan bersyarat tersebut.
• Pemerintah juga bertujuan untuk memperluas program bantuan pangan menjadi 15,6 juta keluarga pada bulan Februari, dari sekitar 10,2 juta keluarga saat ini.

Keterangan foto utama: Joko Widodo. (Foto: Bloomberg/SeongJoon Cho)