Kamis, 29 November 2018

Papua Nugini Simpan Potensi dan Peluang Bisnis



Banyak hal saya dapatkan selama tiga hari lawatan ke Papua nugini (PNG). Negara kawasan Pasific ini menyimpan potensi dan peluang bisnis. Daerah yang sedang bertumbuh. Banyak pendatang merasa was-was dan mengkhawatirkan soal keamanan.
Tapi di PNG, ada beberapa orang Indonesia yang sudah merambah dan berbisnis di sini. Pak Hidayat Hanafi, salah satunya. Dia warga negara Indonesia, dan sudah membuka usaha sejak 36 tahun yang lalu.
Wajar kalau dia sekarang menjadi salah satu distributor produk rumah tangga asal Indonesia, yang menguasai pasar PNG. Dan dia merintis secara susah payah, sampai menjadi konglomerat di negeri orang.
Awalnya dia jualan barang Indonesia, satu kontainer, delapan bulan baru habis. Sekarang, lebih dari 70 kontainer/bulan. Hampir 70% produk yg dijual di PNG, adalah produk Indonesia.
Lollou Tan, wanita asal Malang, Jawa Timur, sudah buka usaha di Port Moresby (POM) kurang lebih 23 tahun. Dia pemilik hotel cukup terkenal, Laguna Hotel. 
Gde Suta, anak muda pemberani, sudah hampir 6 bulan keluar masuk kampung di PNG menawarkan teknologi pengolahan air bersih. Fajar, asal Serang, Banten, datang ke png usaha warung makan, dan berhasil.
Masih ada beberapa diantaranya mencoba berdagang di negara yang di persepsikan rawan kriminal ini.
Mereka adalah petarung-petarung tangguh. Berdagang dan buka usaha di negara yang kurang diminati. Dan saya mencoba menjelajah di sini, bukan sekedar plesiran. Tapi sama dengan mereka melakukan rintisan awal, bidang usaha yang bisa dikembangkan.
Sukses itu milik semua orang. Tinggal kita mau lakukan atau tidak. Sukses di tempat yang kebanyakan, itu sudah biasa. Tapi sukses di tempat yang yg sulit, itu baru luar biasa…

Hasil SKD Tes CPNS 2018 Lewati 4 Tahap Verval Panselnas



Merespons banyaknya pertanyaan peserta perihal hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2018, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan di ruang kerjanya, Rabu (28/11/2018) menjelaskan terdapat empat level verval (verifikasi dan validasi) hasil SKD oleh BKN sebagai pelaksana Panselnas.
Proses verval SKD pada level IV, menurut Karo Humas BKN, disupervisi oleh salah satu Pejabat Pratama di Lingkungan Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian BKN.
“Selanjutnya pada verval level III dilakukan oleh Pejabat Pratama unit kerja lainnya di lingkungan BKN. Sementara pada verval level II dilaksanakan oleh salah satu Deputi BKN; dan akhirnya verval level I di- approve oleh Kepala BKN selaku Ketua Pelaksana Panselnas. Zero mistake, itulah tujuan verval bertingkat ini,” tandas Ridwan.
Ridwan melanjutkan, proses verval masih berlangsung dan diperkirakan akan rampung seluruhnya pada akhir November 2018. “Target pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) awal Desember, jadi BKN optimistis proses verval rampung bulan November ini,” pungkasnya.
Pantauan Humas BKN, hingga 28 November 2018 pukul 12.00 WIB, sedikitnya 33 (tiga puluh tiga) Instansi Pusat yang telah selesai diverval dan dapat diumumkan hasilnya di portal masing-masing insta

Harus Tingkatkan Pelayanan, Presiden Jokowi Minta ASN Tidak Terjebak Ego Organisasi

Presiden Jokowi selfi bersama peserta Upacara Peringatan HUT ke-47 Korpri, di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Meskipun dalam usianya yang ke-47 tahun telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)  beserta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa upaya untuk memberikan yang lebih baik kepada masyarakat, bangsa dan negara harus selalu ditingkatkan.
“Harus dipahami bahwa kita dihadapkan pada perubahan sosial dan perubahan ekonomi yang sangat pesat, Aparatur Sipil Negara juga harus melakukan banyak penyesuaian untuk mengantisipasi perubahan zaman,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Upacara Peringatan HUT ke-47 Korpri, di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11) pagi.
Revolusi lndustri 4.0, ungkap Presiden, telah membawa perubahan lanskap sosial, lanskap politik, lanskap ekonomi dan budaya di seluruh dunia. Namun di sisi lain teknologi tersebut juga memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut pelayanan yang lebih baik dari Aparatur Sipil Negara.
Pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan juga dari dunia usaha, menurut Presiden, akan meningkatkan tuntutan kecepatan pelayanan dari Aparatur Sipil Negara. Mau tidak mau, ASN harus melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kualitas kerja dan tata kelola pemerintahan, serta menjaga akuntabilitas.
“Mau tidak mau, ASN harus selalu open mind, terus melakukan inovasi, dan menyederhanakan proses kerja, aparatur sipil negara harus memanfaatkan kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan, serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait,” tutur Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, kepada seluruh ASN di semua lapisan pemerintahan dan di semua sektor, Presiden meminta untuk tidak terjebak dengan ego-sektoral, tidak terjebak oleh ego-organisasi, tidak terjebak oleh ego-programnya masing-masing.
“Semua permasalahan yang ada di masyarakat itu bersifat lintas sektoral bahkan juga lintas daerah. Dengan berkolaborasi serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya yakin ASN kita bisa mengaktualisasikan baktinya secara lebih baik kepada masyarakat, kepada bangsa dan kepada negara,” tegas Presiden Jokowi.
Agen Transformasi
Presiden Jokowi menjelaskan, bahwa dalam 4 tahun terakhir pemerintah telah memberikan prioritas besar kepada pembangunan infrastruktur. Dengan cara ini, lanjut Presiden, pemerintah membuka keterisolasian, membangun konektivitas, memperkokoh persatuan nasional, memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, serta membangun sentra-sentra ekonomi baru.
Namun mulai tahun 2019, menurut Presiden Jokowi, pemerintah akan menggeser program unggulan dari program pembangunan infrastruktur menjadi program besar-besaran untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM).
Untuk itu, kualitas SDM di pemerintahan dan di swasta, kualitas SDM di semua sektor, SDM di semua lapis pemerintahan serta kualitas SDM di usia dini dan remaja, harus ditingkatkan secara signifikan. “SDM kita harus mampu menghadapi dan memanfaatkan peluang dari perubahan dunia dan perkembangan teknologi yang berubah begitu sangat cepatnya,” ujar Presiden Jokowi.
Dalam kaitan ini, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh jajaran ASN agar segera memperkuat diri untuk menjadi agen transformasi penguatan SDM, menjadi agen transformasi dalam membangun talenta-talenta anak bangsa.
“Dengan peran ASN yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, saya yakin transformasi kualitas SDM kita bisa dilakukan secara besar-besaran dan akan memberikan hasil yang positif bagi kemajuan bangsa, kemajuan negara dan kemajuan rakyat kita,” ucap Presiden Jokowi.
Mengakhiri sambutannya, Presiden Jokowi kembali mengucapkan Selamat Ulang Tahun Korpri yang Ke-47 kepada segenap anggota Korpri. “Junjung tinggi Panca Prasetya Korpri, dan teruslah berbakti untuk ibu pertiwi,” pesan Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Thajo Kumolo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno,  Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dapat 10% Saham Freeport, Gubernur Papua: Presiden Pesan Jangan Ada Orang Lain Masuk

Gubernur Papua Lukas Enembe menjawab wartawan usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, jakarta, Kamis (29/11) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku dirinya bersama Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal telah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti rapat terbatas yang membahas tentang divestasi 51 persen saham Freeport kepada Indonesia.
“Presiden menekankan harus kita hati-hati untuk keberpihakan pada pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap, itu jelas,” kata Lukas kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11) siang.
Diakui semula dirinya seperti warga Papua lainnya sempat ragu apakah pemerintah bersungguh-sungguh mengenai pemilikan 10 persen saham PT Freeport itu.  Ternyata, lanjut Lukas, Presiden ternyata memang beliau sungguh-sungguh memihak kepada kepemilikan 10% saham itu.
“Sehingga kami berkeyakinan bahwa satu-satunya Ppresiden dengan hati, kerja dengan hati sehingga memperjuangkan hak-hak rakyat Papua. Jadi kami yakin bahwa, kami Pemda Papua dan pemda Mimika akan memiliki 10% saham,” sambung Lukas.
Menurut Gubernur Papua tu, Presiden telah menegaskan akan mengawal proses yang terjadi sampai selesai. Beliau memerintahkan sebelum mengakhiri Desember sudah negosiasi kita untuk 51% sudah selesai. “Intinya keberpihakan pada masyarakat Papua. Selesai, itu saja,” ujarnya.
Mengenai pembagian 10 persen saham Papua, Lukas menjelaskan,  sesuai kesepakatan kita awal. Pemprov Papua 3%, dan Pemerintah Kabupaten Mimika 7%.
Tidak Boleh Ada Orang Lain
Gubernur Papua Lukas Enembe kembali menyampaikan, bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan ada pihak lain yang meminta saham. Untuk itulah, proses negosiasi terjadi tidak boleh ada orang lain masuk yang seperti itu. Ini untuk Indonesia, 51% milik pemerintah Indonesia.
Tapi saat ini sudah ada yang kira-kira meminta saham atau gimana pak?
“Jangan sampai, jangan sampai ada keinginan seperti itu. Kan sebelumnya sudah terjadi. Itu salah satu proses kenapa cepat terjadi karena di sini tidak ada niat seperti itu, sehingga jalan tepat ini. Presiden berharap agar Desember sudah selesai,” tegas Lukas.

Diminta Presiden Sebelum Akhir 2018, Jonan Janji Selesaikan Divestasi 51% Saham Freeport Secepatnya

Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Panglima TNI dan Mendagri saat mengikuti Rapat Terbatas Percepatan Pelaksanaan Divestasi PT Freeport Indonesia, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11) siang. (Foto: Rahmat/Humas)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berjanji akan menyelesaikan proses divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia secepat-cepatnya sebagaimana harapan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kita coba selesaikan secepat-cepatnya,” kata Jonan kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas Percepatan Pelaksanaan Divestasi PT Freeport Indonesia, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11) siang.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam rapat terbatas itu Presiden Jokowi meminta agar semua tahapan proses Divestasi itu bisa diselesaikan, dan sudah final. Dharapkan sebelum akhir tahun 2018 ini, semuanya rampung.
“Proses divestasi PT Freeport adalah sebuah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam yang sangat strategis ke pangkuan ibu Pertiwi. akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, utamanya rakyat Papua,” kata Presiden Jokowi.
Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, masalah divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia itu saat ini tinggal urusan mengenai lingkungan hidup, dan tadi sudah ada penjelasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Kalau di Kementerian Keuangan, menurut Jonan, mungkin enggak masalah. Hanya ada beberapa penyesuaian saja, soal administrasi. Sedangkan di Kementerian ESDM juga ada, setelah itu selesai.
“Tinggal secara korporasi Inalum harus menyelesaikan proses akuisisinya itu yang paling besar memang pembayaran dan izin-izin,” ungkap Jonan seraya menambahkan, tentu saja itu harus beres dulu.
Kalau itu selesai, lanjut Menteri ESDM itu, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan segera terbit, sehingga final.

Target Pelaksanaan SKB Awal Desember, BKN Lakukan 4 Level Verval Hasil SKD CPNS 2018

Persiapan Tes CAT CPNS Tahun 2018. (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

Merespons banyaknya pertanyaan peserta perihal hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2018, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan di ruang kerjanya, Rabu (28/11) menjelaskan terdapat empat level verval (verifikasi dan validasi) hasil SKD oleh BKN sebagai pelaksana Panselnas.
Proses verval SKD pada level IV, menurut Karo Humas BKN, disupervisi oleh salah satu Pejabat Pratama di Lingkungan Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian BKN.
“Selanjutnya pada verval level III dilakukan oleh Pejabat Pratama unit kerja lainnya di lingkungan BKN. Sementara pada verval level II dilaksanakan oleh salah satu Deputi BKN; dan akhirnya verval level I di-approve oleh Kepala BKN selaku Ketua Pelaksana Panselnas. Zero mistake, itulah tujuan verval bertingkat ini,” tandas Ridwan.
Ridwan melanjutkan, proses verval masih berlangsung dan diperkirakan akan rampung seluruhnya pada akhir November 2018. “Target pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) awal Desember, jadi BKN optimistis proses verval rampung bulan November ini,” pungkasnya.
Pantauan Humas BKN, hingga 28 November 2018 pukul 12.00 WIB, sedikitnya 33 (tiga puluh tiga) Instansi Pusat yang telah selesai diverval dan dapat diumumkan hasilnya di portal masing-masing instansi.

Senin, 26 November 2018

Freeport Bakal Jadi Milik Inalum Akhir Tahun Ini

Freeport Bakal Jadi Milik Inalum Akhir Tahun Ini

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha dan Milik Negara BUMN memastikan, transaksi divestasi saham PT Freeport Indonesia bakal selesai pada Desember 2018.
“Insyaallah bulan depan sudah selesai semua,” kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri, Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).Fajar menjelaskan, saat ini antara Freeport dan Inalum tengah menyelesaikan izin persaingan usaha (anti-trust filing) dari Cina dan Filipina yang ditarget selesai akhir tahun 2018.Untuk diketahui,PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum masih mengejar izin anti-trust sebagai salah satu syarat dalam proses divestasi 51,23 persen saham milik PT Freeport Indonesia yang harus dimiliki.
“Ya harus klir, mereka akan memeriksa apakah ini kartel apa bukan. Cuma kan Freeport bukan perusahaan kartel, jadi amanlah, bisa," ujarnya.
Fajar mengakui optimistis penyelesaian transaksi divestasi saham Freeport ini bisa selesai tepat waktu. Apalagi, PT Inalum yang mendapat tugas mengakuisisi PTFI telah menggenggam dana USD 4 miliar dari penerbitan obligasi global.

Pesan Jokowi ke Pengusaha : Dalam Kesempitan Ada Kesempatan

Pesan Jokowi ke Pengusaha : Dalam Kesempitan Ada Kesempatan

 Presiden Joko Widodo meminta kepada dunia usaha untuk tidak perlu khawatir dengan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina yang membuat perekonomian global menjadi tidak stabil.
“Masih banyak peluang. Dalam kesempitan selalu ada kesempatan. Dalam kesempitan ada peluang. Dalam perang dagang terbuka peluang. Ini harus kita manfaatkan,” kata Jokowi saat berbicara dalam Forum 100 CEO di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2018).


Jokowi membeberkan, peluang yang bisa dimanfaatkan adalah pertama ekspor. Dimana kedua negara tersebut tidak mau saling menerima barang dari keduanya. Hal tersebut bisa dimanfaatkan Indonesia untuk ekspor."Jadi kita isi potensi pasar mereka. Dulu diisi ekspor dari Cina tapi karena ekspor nggak mau diisi mitra perang dagangnya kita bisa isi. Baik potensi perkuat industri kita atau tingkatkan ekspor kita. Tinggal kita bisa ambil peluang ini atau tidak," katanya.
Kedua, Jokowi mengaku sempat mendengar bahwa ada beberapa perusahaan di kedua negara tersebut akan memindahkan pabriknya ke wilayah Asia termasuk Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari tarif impor.
“Ini bisa dimanfaatkan. Jadi tolong juga telusuri peluang apa kira-kira semakin terbuka lebar untuk kita ambil. Mungkin sebelum perang dagang nggak pernah kita pikirkan kemudian ini terbuka peluang ada. Pemerintah dukung dalam memanfaatkan peluang yg ada,” ujarnya.
“Di tengah kisruh global. Jangan lengah, kehilangan fokus, harus fokus pada peluang yang ada di depan kita.” pungkasnya.

Minggu, 25 November 2018

Jokowi: Orang Tajir Melintir Datang ke Pasar Gak Beli Apa-Apa, Pas Keluar Bilang Mahal

Jokowi: Orang Tajir Melintir Datang ke Pasar Gak Beli Apa-Apa, Pas Keluar Bilang Mahal

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) membantah isu mahalnya harga komoditas pangan di pasar.Jokowi lalu mencontohkan murahnya harga komoditas di Pasar Gintung di Jalan Pisang, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Jokowi menyebut, harga tempe di pasar tersebut hanya Rp 3.500.

"Itu dimakan 3 hari saja enggak habis karena kalau dipotong-potong bisa jadi 15. Hanya Rp 3.500, kalau di Bogor Rp 4.000," jelas Jokowi.

Selain tempe, harga bayam dan kangkung lebih murah dibanding di pasar Bogor. Di Bogor harga kangkung dan bayam Rp 2.000 per ikat, sedangkan di Lampung hanya Rp 1.500.

"Coba kalau Rp 100.000 dibelikan sayur semuanya, enggak akan habis. Murah sekali. Jangan dibalik-balik," kata Jokowi.

Jokowi lantas meminta pihak-pihak tertentu tidak 'menggoreng' isu harga komoditas pangan.

Apalagi, jika pihak yang menggoreng tersebut tidak mengetahui betul kondisi pasar di Tanah Air.

"Harga ini jangan ada yang 'menggoreng', masuk ke pasar, enggak beli apa-apa, pas keluar ngomong 'harga mahal, harga mahal, harga mahal'," ucapnya.

"Orang enggak pernah ke pasar, nongol-nongol ke pasar, keluarnya ngomong mahal. Enggak pernah ke pasar. Enggak mungkin orang super kaya datang tahu-tahu datang ke pasar, enggak mungkin lah. Datang ke pasar, enggak beli apa-apa, pas keluar bilang 'mahal, mahal, mahal' Haduuh," sambungnya.

Jokowi mengingatkan, menggoreng isu mahalnya harga komoditas pangan justru menakuti masyarakat. Terutama pedagang dan ibu-ibu yang sering ke pasar. Jika ibu-ibu terus ditakuti dengan melonjaknya harga komoditas maka mereka tidak mau lagi berkunjung ke pasar.

Ini dikatakan Jokowi dalam Rapat Kerja Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Provinsi Lampung di Graha Wangsa Golden Dragon, Bandar Lampung, Sabtu (24/11).

Jokowi menegaskan harga komoditas pangan di Tanah Air dalam keadaan stabil, kendati ada beberapa yang mengalami kenaikan tapi tidak signifikan.Jokowi lalu mencontohkan murahnya harga komoditas di Pasar Gintung di Jalan Pisang, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Jokowi menyebut, harga tempe di pasar tersebut hanya Rp 3.500.

"Itu dimakan 3 hari saja enggak habis karena kalau dipotong-potong bisa jadi 15. Hanya Rp 3.500, kalau di Bogor Rp 4.000," jelas Jokowi.

Selain tempe, harga bayam dan kangkung lebih murah dibanding di pasar Bogor. Di Bogor harga kangkung dan bayam Rp 2.000 per ikat, sedangkan di Lampung hanya Rp 1.500.

"Coba kalau Rp 100.000 dibelikan sayur semuanya, enggak akan habis. Murah sekali. Jangan dibalik-balik," kata Jokowi.

Jokowi lantas meminta pihak-pihak tertentu tidak 'menggoreng' isu harga komoditas pangan.

Apalagi, jika pihak yang menggoreng tersebut tidak mengetahui betul kondisi pasar di Tanah Air.

"Harga ini jangan ada yang 'menggoreng', masuk ke pasar, enggak beli apa-apa, pas keluar ngomong 'harga mahal, harga mahal, harga mahal'," ucapnya.

"Orang enggak pernah ke pasar, nongol-nongol ke pasar, keluarnya ngomong mahal. Enggak pernah ke pasar. Enggak mungkin orang super kaya datang tahu-tahu datang ke pasar, enggak mungkin lah. Datang ke pasar, enggak beli apa-apa, pas keluar bilang 'mahal, mahal, mahal' Haduuh," sambungnya.

Jokowi mengingatkan, menggoreng isu mahalnya harga komoditas pangan justru menakuti masyarakat. Terutama pedagang dan ibu-ibu yang sering ke pasar. Jika ibu-ibu terus ditakuti dengan melonjaknya harga komoditas maka mereka tidak mau lagi berkunjung ke pasar.

"Kalau dibilang mahal, ibu-ibu enggak mau datang ke pasar. Datangnya ke supermarket. Harusnya kita ngomong pasar tradisional itu murah, murah, murah untuk promosi pedagang kecil. Bukannya ngomong mahal, mahal, mahal," katanya.

Sabtu, 24 November 2018

Sistem ‘Ranking’ Penerimaan CPNS Hanya Untuk Formasi Yang Kosong



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan, bahwa Peraturan Menteri PANRB No. 61/2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi CPNS Tahun 2018 tidak mengubah atau membatalkan kebijakan sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, Peraturan Menteri PANRB No. 61/2018 itu diharapkan menjadi solusi terhadap keterbatasan jumlah kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta terjadinya disparitas hasil kelulusan antar wilayah yang berpotensi tidak terpenuhinya formasi yang telah ditetapkan.
Dalam peraturan itu, menurut Setiawan, metoda yang diterapkan untuk pengisian formasi yang masih kosong dengan kombinasi antara sistem ranking untuk memilih tiga terbaik di setiap formasi yang kosong, serta adanya nilai minimum kumulatif sebesar 255 yang harus dipenuhinya agar peserta tetap berkualitas.
“Sistem perankingan dengan nilai kumulatif minimum ini hanya berlaku untuk mengisi formasi yang kosong. Oleh karena itu, peserta yang telah lolos passing grade awal dipastikan tidak dirugikan,” tegas Setiawan.
Seperti diberitakan sebelumnya, tingkat kelulusan SKD CPNS tahun 2018 ini kurang dari 10 persen. Selain itu, banyak formasi kosong lantaran pesertanya tidak ada yang memenuhi passing grade. Kalau kondisi itu dibiarkan, dikhawatirkan banyak formasi yang sudah ditetapkan tidak terisi.
Tanpa mengurangi kualitas CPNS yang direkrut, Deputi Bidang SDMA Kementerian PANRB itu mengemukakan, alokasi penetapan formasi CPNS tahun 2018 perlu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan PNS sehingga tidak mengganggu pelayanan publik.
“Kebijakan itu tak lepas dari kenyataan bahwa banyak peserta SKD yang nilai kumulatifnya cukup tinggi, meskipun ada salah satu kelompok soal yang tidak memenuhi ambang batas kelulusan sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018,” terang Setiawan.
Apabila terdapat peserta yang nilai kumulatif SKD-nya sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan kebangsaan (TWK). “Tetapi kalau yang nilainya sama lebih dari tiga kali alokasi formasi, maka semua akan diikutsertakan mengikuti SKB,” ungkap Setiawan.
Untuk kelompok pelamar umum, nilai kumulatif SKD minimal yang diperkenankan mengikuti SKB adalah 255. Ketentuan ini termasuk di dalamnya untuk jabatan dokter spesialis, instruktur penerbang, petugas ukur, rescuer, ABK, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pelatih/pawang hewan, penjaga tahanan, serta formasi untuk lulusan terbaik (cumlaude). Sedangkan untuk formasi penyandang disabilitas, putra/putri Papua/Papua Barat, tenaga guru, tenaga medis/paramedis dari eks tenaga honorer K-II, nilai kumulatif SKD paling rendah 220.
Peraturan Menteri PANRB tersebut, lanjut Setiawan, juga mengatur tata cara pengisian formasi yang belum terpenuhi setelah dilakukan integrasi nilai SKD dan SKB. Seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 36/2018, SKD memiliki bobot 40 persen, sedangkan bobot SKB 60 persen. 

Soal Dana Desa, Presiden Jokowi Cek Langsung Kualitas dan Penggunaan di Lapangan

Presiden Jokowi menyampaikan pengarahan pada Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, di Islamic Center Lampung Timur, Lampung, Jumat (23/11) malam. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengucurkan dana ke desa di seluruh tanah air yakni 2015 Rp20,7 triliun, tahun 2016 sebesar Rp47 triliun, 2017 sebesar Rp60 triliun, dan 2018 Rp60 triliun.

“Tahun depan Rp73 triliun. Ini sudah disetujui oleh DPR jadi saya berani ngomong. Artinya apa, sampai saat ini dana yang dikucurkan ke desa sudah Rp187 triliun,” ujar Presiden pada Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, di Islamic Center Lampung Timur, Jumat (23/11) malam.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa karena hal itulah dirinya selalu meminta hasilnya apa.
“Saya cek di lapangan benar enggak, kualitasnya seperti apa, kuantitasnya seperti apa. Benar enggak dana ini pengunaannya ini, ini, ini, ini, saya minta laporannya,” tambah Presiden.
Hingga saat ini, lanjut Presiden, jalan desa telah terbangun 123.000 km selama 4 tahun, Posyandu 11.500 unit yang baru, 18.000 PAUD telah dibangun, 6.500 pasar desa, 791.000 meter jembatan, 28.000 unit irigasi, 1.900 embung yang telah dikerjakan, dan 26.000 BuMDes yang telah ada sekarang.
“Artinya apa? Tindakan kita ini sudah tepat tapi perlu diperbaiki lagi kualitasnya agar lebih baik lagi. Sehingga tindakannya betul-betul tidak ada yang meleset,” ujar Presiden seraya menyebut bahwa ada 74.000 desa di seluruh tanah air.
Asli Orang Desa
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan meski dirinya tinggal di Jakarta maupun Bogor, tetapi akan selalu ingat terus bahwa aslinya orang desa atau anak kampung.
“Meskipun hampir setiap bulan saya berkeliling ke negara lain, bertemu dengan perdana menteri, bertemu dengan presiden negara lain tapi ingatan saya tetap desa karena saya orang desa,” ujar Kepala Negara.
Menurut Presiden, memang pergaulan pertama dirinya sejak kecil dengan orang desa, sehingga karakter tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dipungkiri.
“Karena memang saya orang desa ya saya akui. Ada yang ngomong wajah Presiden Jokowi wajah ndeso enggak apa-apa, tampangnya Presiden Jokowi tampang ndeso enggak apa-apa. Ya karena saya dari desa, enggak apa-apa,” ujar Kepala Negara.
Di akhir pengarahan, presiden menegaskan agar penggunaan dana desa tepat sasaran, jangan sampai keluar dari desa, dan tidak kembali ke Jakarta.
“Saya menginginkan agar ada perputaran uang di desa sehingga perekonomian di desa berjalan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di desa,” pungkas Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam agenda kali ini, Seskab Pramono Anung, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo.

Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Digelar Awal Desember 2018, Instansi Daerah Wajib Pakai CAT

20180925_204758-600x468
Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2018 rencananya akan digelar awal Desember 2018 ini. Dalam pelaksanaan SKB tersebut, Panitia Seleksi CPNS Daerah diwajibkan menggunakan metode CAT BKN.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat memimpin langsung Rapat Rekonsiliasi Data Hasil SKD CPNS 2018, Sabtu (24/11), di Swiss-Belhotel Jakarta.
Rapat telah berlangsung sejak Jumat (23/11) dan rencananya akan berlangsung hingga Minggu (25/11).
Kepala BKN menyampaikan bahwa rencana titik lokasi yang akan digunakan di antaranya station CAT pada Kantor BKN Pusat dan seluruh station CAT yang berada pada Kantor Regional dan Unit Pelaksana Teknis BKN di daerah karena dianggap sudah siap secara matang.
Selanjutnya, Kepala BKN juga meminta Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk menjajaki kemungkinan hadirnya titik lokasi tes di luar ibukota provinsi.
Pertimbangan tersebut menurut Kepala BKN untuk mempermudah peserta SKB dalam mengikuti seleksi. Titik lokasi SKB mandiri, menurut Kepala BKN juga harus segera dipersiapkan.
Kepala BKN meminta seluruh SDM baik dari Panselnas maupun Pansel Instansi untuk segera menyiapkan diri menghadapi proses SKB.
Kesiapan SKB meliputi SDM dan infrastruktur CAT. Proses rekonsiliasi data antara Panselnas dan Pansel Instansi diharapkan rampung dalam 3 atau 4 hari ke depan, untuk kemudian hasil SKD diumumkan dan proses SKB segera dilaksanakan.
Data Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) menyebutkan hingga Sabtu (24/11/2018) siang rekonsiliasi hasil SKD dari 36 K/L dan 381 Instansi telah diselesaikan.

Di Tengah Guyuran Hujan, Presiden Jokowi Temui Petani Lampung

Presiden saat acara Temu Petani Lampung di Pringsewu, Lampung, Sabtu (24/11) sore. (Foto: Humas/Jay).

Di tengah hujan deras yang mengguyur lokasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana menghadiri acara Temu Petani Lampung di Pringsewu, Lampung, Sabtu (24/11) sore mulai pukul 16.30 WIB.
“Tabik Pun…Tabik Pun…Tabik Pun. Bahasa Lampung yang saya bisa cuma Tabik Pun. Ini pun baru belajar tadi pagi,” ujar Presiden awali sambutan.
“Saya sangat bahagia, saya sangat senang sekali bisa hadir sore hari ini di tengah-tengah sawah yang hijau. Ya meskipun ada yang belum ditanami tapi ini di sawah kan,” ujar Kepala Negara.
Kebahagiaan tersebut, menurut Presiden, karena dirinya adalah orang desa, wong ndeso. “Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya seperti yang mungkin Bapak/Ibu rasakan sekarang,” tambahnya.
Hanya, lanjut Presiden, perbedaannya kalau dulu, bajak sawah pakai garu, sekarang pakai traktor. “Tadi waktu menuju ke sini ada yang bisikin ke saya, “Pak awas Pak becek, Pak”, “Pak awas Pak becek, Pak”, ya saya biasa, sayawong ndeso. Biasa. Biasa sekali,” jelas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia negara besar yang memiliki tantangannya serta masalah-masalah kompleks dan juga besar.
Terkait masalah pertanian yang dihadapi, Presiden menyampaikan utamanya adalah air. Hal itu, sambung Presiden, bukan saja di Lampung, juga NTT, NTB, dan di provinsi yang lain.
“Kenapa air? Padahal kita ini hujan sering sekali, hujan banyak. Tapi memang waduk kita ini kurang,  bendungan kita ini sangat kurang sekali.Coba dibandingkan, bandingkan,” tambah Presiden.
Sampai tahun 2014, lanjut Presiden, waduk/bendungan yang dimiliki itu 231 bendungan dan waduk di seluruh Indonesia. “Di China, di Tiongkok itu memiliki 110.000 waduk dan bendungan, kita hanya 231. Di India, India memiliki 1.500 waduk, kita 231, tok. Di Amerika, di Amerika punya 6.100,” ujarnya seraya menambahkan di Jepang memiliki kurang lebih 3.000 bendungan dan waduk.
Inilah, menurut Presiden, pekerjaan besarnya bagaimana menyediakan air untuk para petani, untuk irigasi, dan untuk sawah-sawah. “Tanpa itu lupakan yang namanya ketahanan pangan. Kita harus sadar itu. Waduk kita kurang, bendungan kita kurang,” sambung Presiden seraya menyampaikan kalau sudah ada waduk maka irigasinya harus disiapkan.
Pekerjaan besar ini, sambung Presiden, biasanya setahun biasanya tanam padi hanya panen misalnya sekali, bisa panen 2 kali, kemudian biasanya panen 2 kali, bisa panen 3 kali. Ia menambahkan itu kalau airnya cukup sehingga jadi tantangan besar.
“Oleh sebab itu sekarang kita bangun memang baru 49 plus 16, berarti 65 waduk yang kita kerjakan di seluruh tanah air. Sangat kurang, sangat kurang sekali,” tambah Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden sangat menghargai upaya membangun embung-embung kecil di desa-desa, di daerah-daerah dibangun embung juga sangat membantu.
Total dana desa yang telah digelontorkan, lanjut Presiden, sebesar 187 triliun untuk membangun jalan desa, posyandu, PAUD, pasar desa, jembatan, irigasi, embung, air bersih, BUMDes di desa-desa.
Menurut Presiden, dirinya telah menyampaikan kepada kepala desa untuk berhati-hati dalam menggunakan dana desa karena telinga Presiden ada di mana-mana.
“Dana desa yang masuk ke satu desa ada 1 miliar lebih dan itu uang yang gede banget itu harus jadi barang. Jadi jalan desa silakan, jadi irigasi silakan, jadi embung silakan,” ujar Presiden.
Saat dialog dengan petani,
Presiden mendengar permintaan agar ketersediaan pupuk tidak langka.
Kepala Negara menyampaikan bahwa dirinya fokus mengurusi olahraga, Asian Games, politik dalam dan luar negeri sehingga untuk urusan pertanian tentu lebih baik para petani.
Di akhir sambutan, Presiden mengajak kepada semuanya baik gubernur, baik bupati, perangkat desa, semuanya serta masyarakat untuk bekerja keras bersama-sama.“Tanpa kerja keras negara ini tidak akan maju. Kita harus percaya itu. Dengan kerja keras negara ini akan maju,” ujar Presiden.
Semua tidak mau, tambah Presiden, negara Indonesia ditinggal dari negara-negara lain. Untuk itu, sambung Presiden, Indonesia bisa lebih baik dari negara-negara lain, serta lebih maju dari negara lain.
“Tapi kuncinya semua, masyarakat, birokrasi kita, pemerintah semuanya bekerja keras,” pungkas Presiden.
Sebagai informasi, dilaksanakan pula Penandatanganan perjanjian kerja sama Perum Bulog dengan Koperasi Petani Indonesia dan Gerakan Petani Indonesia.
Turut hadir pada acara kali ini Seskab Pramono Anung dan Gubernur Lampung Fido Ricardo.

Rabu, 21 November 2018

Laba Perbankan Tembus Rp110,3 Triliun Hingga Kuartal III 2018

Laba Perbankan Tembus Rp110,3 Triliun Hingga Kuartal III 2018

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laba bersih perbankanhingga kuartal III 2018 mencapai Rp110,26 triliun, naik 10,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp99,97 triliun. 

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI), kenaikan laba terutama didorong peningkatan pendapatan nonbunga yang naik 17,31 persen dari Rp177,48 triliun menjadi Rp208,21 triliun. Sementara pendapatan bunga perbankan hanya naik 1,8 persen dari Rp537,03 triliun menjadi Rp546,67 triliun.

Seiring dengan pertumbuhan kredit dan DPK tersebut, rasio likuiditas (Loan to Deposit Ratio/LDR) perbankan tercatat mencapai 94 persen, naik signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 88,74 persen. 
Kendati bunga naik tipis, beban bunga tercatat turun dari Rp271,07 triliun pada September 2017 menjadi Rp2267,58 triliun. Sementara beban operasional selain bunga naik dari Rp318,72 triliun menjadi Rp354,94 triliun.


OJK pun mencatat penyaluran kredit perbankan hingga September mencapai Rp5.120,1 triliun, naik 12,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tercatat hanya tumbuh 6,6 persen menjadi Rp5.482,49 triliun. 


Di sisi lain, margin bunga bersih (NIM) perbankan turun dari 5,33 persen pada September 2017 menjadi 5,14 persen. Sedangkan rasio kecukupan modal (Capital to Adequate Ratio/CAR) turun dari 23,51 persen menjadi 22,91 persen. 

Gandeng Badan Usaha, Proyek Infrastruktur Telekomunikasi Tak Bebani APBN



Pembangunan infrastruktur internet cepat untuk merealisasikan pemerataan akses internet di seluruh Indonesia, terutama wilayah pelosok, saat ini menjadi prioritas kerja yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Hal tersebut disampaikan Menkominfo Rudiantara pada acara Bincang Santai yang dihadiri para awak media, di Kantor PT PII, Gedung Capital Place, di Jakarta, Senin (19/11/2018). 
Menteri Rudiantara mengungkapkan, bentuk keberhasilan proyek pembangunan infrastruktur akses internet yang telah dilakukan adalah Palapa Ring.
Proyek Palapa Ring, menurut Rudiantara, merupakan pengembangan jaringan backbone yang dirancang dan dilaksanakan menggunakan sistem komunikasi kabel laut serta serat optik ke 57 kota dan kabupaten belum terlayani akses internet.
"Dengan beroperasinya Palapa Ring akan memudahkan masyarakat di daerah yang selama ini sulit terjangkau jaringan telekomunikasi untuk menjadi pelaku ekonomi digital," ujar Menteri Rudiantara.
Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Palapa Ring terdiri dari tujuh lingkar kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) serta satu backhaul untuk menghubungkan semuanya.
Berkaitan dengan Program Kerja Prioritas Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, Menteri Rudiantara menjelaskan, pemerintah berupaya mencari mekanisme kreatif yang tidak bergantung sepenuhnya kepada APBN.
Menteri Rudiantara memaparkan, pihaknya bersama Kementerian Keuangan pernah membahas bagaimana metode mendorong dan mempromosikan badan usaha dalam keterlibatan proyek infrastruktur sehingga APBN tahunan dapat lebih fokus kepada pembangunan sosial. 
“Proyek Palapa Ring wilayah barat yang telah beroperasi merupakan succes story pertama pembangunan infrastruktur menggunakan skema badan usaha. Menunjukan bahwa inovasi dari pemerintah berhasil untuk melibatkan badan usaha berinvestasi dalam sektor infrastruktur,” ucap Menteri Rudiantara.
Berdasarkan pengalaman tersebut, kata Menteri Rudiantara, Kemenkominfo berinisiatif kembali melakukan inovasi pembangunan infrastruktur akses internet baru yaitu Satelit Multifungsi yang rencananya akan bersinergi pendanaanya denga PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia). 
"Keterlibatan badan usaha dalam pembangunan proyek infrastruktur semakin meningkat karena skema KPBU memiliki banyak keunggulan," ujar Menteri Rudiantara 
Menurut Menteri Rudiantara, selama ini kendala dalam mengakses internet dan mahalnya biaya, seperti di Papua, Papua Barat, Maluku serta Maluku Utara, dibandingkan daerah lain di Indonesia disebabkan aturan dari operator perusahaan swasta. 
Menteri Rudiantara berharap, melalui proyek infrastruktur satelit yang dirancang pemerintah akan membantu kemudahan masyarakat Indonesia mengakses internet dengan biaya standar seperti daerah lain. 
Sedangkan Direktur Utama PT PII Arman Hermawan menuturkan, Proyek Palapa Ring merupakan proyek badan usaha yang tercepat progress proyeknya dengan skema availibility payment (AP).
Oleh sebab itu, ucap Arman, sampai saat ini Palapa Ring merupakan prestasi baru dan contoh baik untuk pembangunan infrastruktur Indonesia dengan skema KPBU.

Tak Perlu Takut Bersaing, Anak Muda Harus Mampu Respons Perubahan Global



Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di hadapan para pelajar di Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) mengatakan bahwa para pemuda harus mampu merespons perubahan global. Dengan kemampuan itu, menurut Presiden, anak-anak muda diharapkan mampu menghadapi ketatnya persaingan di kancah global.
“Saya meyakini dengan anak-anak muda yang kita miliki, khususnya kader-kader IPM, tidak perlu takut kita bersaing dengan negara lain. Tidak perlu takut kita berkompetisi dengan negara-negara lain,” ujarnya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (19/11/2018).
Dirinya mengatakan, kualitas dan keunggulan yang dimiliki anak-anak muda Indonesia sebenarnya tak kalah dengan anak-anak muda dari negara lain.
Kejuaraan atau sejumlah olimpiade sains tingkat internasional seringkali menampilkan anak-anak muda Indonesia sebagai penyandang status juara. Hal itu juga terjadi belakangan ini di dalam persaingan perusahaan teknologi.
“Di 10 negara ASEAN ini ada 7 startup unicorn yang besar, yang itu dimiliki anak-anak muda. Empat adalah berasal dari Indonesia. Ada Nadiem Makarim Go-Jek, ada Zaki Bukalapak, dan lain-lainnya. Artinya anak-anak muda kita ini enggak kalah. Jangan ada yang merasa inferior,” kata Presiden.
Sebaliknya, sambung Presiden, anak-anak muda kita harus mampu membawa perubahan kemajuan bagi negara Indonesia.
Menurut perkiraan McKinsey Global Institute, Indonesia di tahun 2045 mendatang akan menjadi salah satu dari empat besar negara dengan perekonomian terkuat. “Itu masa saat Saudara-saudara semua nanti sudah menjadi orang semuanya,” tandasnya.