Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"PPPK ini memiliki hak yang setara dengan PNS," tutur Jokowi seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, Ahad, 2 Desember 2018.Jokowi berujar pemerintah sejatinya memahami tugas berat dan peranan para guru yang berjuang untuk membina dan membangun bangsa lewat pendidikan.
Sehingga, pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mendukung guru-guru Indonesia menjalankan perannya.
Dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2018 dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), bekas Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan pemerintah secara bertahap dan berkelanjutan bakal merekrut para guru untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
“Pada tahun ini rekrutmen CPNS terbanyak adalah guru yang mencapai 114 ribu guru,” kata Jokowi.
Jokowi juga mengatakan telah mendengarkan sejumlah keluhan para guru terkait profesi mereka. Sebelumnya, kata dia, pemotongan tunjangan sertifikasi bagi guru yang menunaikan ibadah seperti haji dan umrah banyak dikeluhkan oleh para guru.
“Ini urusan sakit, umrah, dan haji yang dulu dipotong sertifikasinya sekarang tidak kan? Karena kita sudah mengeluarkan peraturan mengenai itu,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, ibadah haji dan umrah tersebut merupakan salah satu kompetensi sosial para guru.
Maka itu, tak sepantasnya bila para guru yang menunaikan ibadah tersebut mendapatkan pemotongan tunjangan profesi.
“Ini sesuatu yang tidak benar yang telah kita luruskan dengan peraturan yang telah keluar,” ucap Jokowi.
Ke depannya, Jokowi mengagendakan pertemuan dengan para pengurus PGRI di pekan mendatang untuk mendengarkan Keluhan-keluhan lain seputar profesi guru.
Ia akan terus mengawal persoalan yang dihadapi para guru.
Sumber: tempo.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar